Masalah Penghinaan Presiden Yang Dihapus MK Dihidupkan Kembali Oleh RUU KUHP

Masalah Penghinaan Presiden Yang Dihapus MK Dihidupkan Kembali Oleh RUU KUHP – RUU KUHP kembali hidupkan masalah penghinaan presiden yang sudah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi nyatanya MK tidak bundar. 4 Hakim konstitusi menampik penghilangan masalah itu.

Keempatnya kalah suara dengan lima hakim konstitusi yang lain. Empat hakim konstitusi yang sepakat masih ada masalah penghinaan presiden ialah I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, HAS Natabaya serta Achmad Roestandi.

“Negara hukum serta demokrasi menghargai, membuat perlindungan, serta jamin pemenuhan kebebasan atau kemerdekaan untuk mengemukakan opini – di dalamnya terhitung kemerdekaan untuk mengemukakan masukan pada Presiden,” kata Palguna sebagiamana diambil dari keputusan MK, Rabu (28/8/2019).

Keputusan MK itu atas permintaan yang diserahkan Eggy Sudjana. Saat itu, Eggy dililit masalah penghinaan presiden sebab menyebutkan Presiden SBY terima beberapa gratifikasi.

“Tapi, negara hukum serta demokrasi tidak membuat perlindungan aktor penghinaan, pada siapa juga hal tersebut diperuntukkan. Aktor penghinaan tidak bisa berlindung dibalik kemerdekaan mengemukakan opini. Konstitusi menghargai, membuat perlindungan, serta jamin tiap orang yang dengan maksud mengemukakan gagasannya, tapi untuk tidak aktor penghinaan,” tegas Palguna yang diamini oleh Soedarsono.

Menurut Palguna serta Soedarsono, jika ada kekuatan atau peluang berlangsungnya pelanggaran pada hak-hak konstitusional, terutamanya yang ditata dalam Masalah 28 serta Masalah 28E Ayat (2) serta (3) UUD 1945. Tetapi, apabila juga kondisi demikian berlangsung, hal tersebut bukan adalah masalah konstitusionalitas etika tetapi masalah aplikasi etika.

“Satu etika yang konstitusional ketika diaplikasikan di praktik oleh aparat penegak hukum memang ada peluang melanggar hak-hak konstitusional satu orang, diantaranya sebab salah dalam menerjemahkannya. Tetapi, kesalahan dalam penafsiran serta aplikasi etika benar-benar berlainan dengan inkonstitusionalitas etika,” tutur Palguna.

Untuk menangani masalah demikan itu Mahkamah Konstitusi di negara lain, di samping dikasih wewenang untuk mengadili masalah pengujian undang-undang (judicial ulasan atau constitutional ulasan), dikasih wewenang untuk mengadili masalah perkara constitutional question serta contitutional complaint.

“Ke-2 wewenang itu, constitutional question serta constitutional complaint, tidak dipunyai oleh Mahkamah ini – sedikitnya s/d sekarang,” cetus Palguna.