Evi Menjelaskan Ruangan Cakupan Praperadilan Hanya Terbatas

Evi Menjelaskan Ruangan Cakupan Praperadilan Hanya Terbatas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan dalil praperadilan atas penentuan terduga yang diserahkan Muhammad Romahurmuziy alias Romi salah. Hakim juga disuruh menampik permohonannya.

Hal itu berkaitan sidang praperadilan dengan jadwal pemberian jawaban dari KPK yang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (7/5). Team Biro Hukum KPK yang ada dalam sidang itu ialah Evi Laila Kholis, Indah OS, Firman K, Naila, serta Togi.

“KPK berkesimpulan semua dalil permintaan salah, hingga sepantasnya praperadilan tidak diterima atau paling tidak dikatakan tidak di terima,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat info tertulisnya, Selasa (7/5).

Dalam sidang praperadilan itu, Evi menjelaskan ruangan cakupan praperadilan hanya terbatas. Hal tersebut merujuk pada hukum acara yang berlaku yakni KUHAP atau Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Ketentuan Mahkamah Agung (Perma) 4 tahun 2016.

Yaitu, resmi atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian penuntutan, penentuan terduga, penyitaan serta pemeriksaan, dan ubah kerugian serta atau rehabilitasi buat seorang yang masalah pidananya di stop di tingkat penyelidikan atau penuntutan.

Jubir KPK Febry Diansyah.Jubir KPK Febry Diansyah.
“Proses penyidikan tidak masuk ruangan cakupan praperadilan ini juga sudah ditekankan di pada beberapa keputusan praperadilan,” katanya.

Kesalahan Romi yang lain ialah masalah ketiadaan kerugian negara. Evi menjelaskan pekerjaan KPK sudah sesuai Masalah 11 UU KPK.

“KPK melihat seharusnya hal simpel ini bisa dimengerti jika masalah yang dipakai pada Pemohon (Romi) memanglah bukan masalah mengenai kerugian keuangan negara,” katanya.

Evi menyebutkan jika korupsi dengan kerugian negara, seperti yang ditata dalam Masalah 2 atau 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya satu dari tujuh type korupsi.

Ke-3, masalah klaim penyelidikan yang perlu menyusul penentuan terduga. Menurut Evi, proses penyelidikan dikerjakan sesudah ada minimum dua alat bukti, termasuk juga bukti penyadapan serta keinginan info dan bukti yang dikerjakan waktu penyidikan.

“Sisi cukuplah seringkali jadikan argumentasi pemohon praperadilan, yakni: seakan-akan KPK harus kerjakan penyelidikan terlebih dulu baru dapat memutuskan terduga. Ini salah serta sudah cukup seringkali tidak diterima Hakim Praperadilan,” katanya.

Kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail.Kuasa hukum Romi, Maqdir Ismail.
Karena itu, Evi berasumsi hakim semestinya menampik permintaan praperadilan itu.

Didapati, KPK telah mengecek 70 saksi dalam masalah Romi. Menteri Agama Lukman Hakim juga direncanakan akan dicheck Rabu (8/5).

Awalnya, dalam sidang pertama praperadilan masalah penentuan status terduga pada Romi, Senin (6/5), kuasa hukum bekas Ketua Umum PPP itu, Maqdir Ismail, mempermasalahkan beberapa hal tehnis hukum di KPK dalam penentuan status itu.

Lihat : KPK Memperpanjang Waktu Tahanan Bekas Ketum PPP Romi 40 Hari
Salah satunya, penentuan terduga tidak resmi sebab penyadapan dikerjakan sebelum penyidikan, tidak ada kerugian negara yang diakibatkan Romi.

Didapati, KPK memutuskan Romi jadi terduga bersama dengan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi serta Kepala Kantor Daerah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Romi disangka terima suap Rp50 juta dari Muafaq untuk tempat Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik serta Rp250 juta dari Haris untuk jabatan Kepala Kantor Daerah Kemenag Jawa Timur.