Aduan PMI Tentang Upah Yang Dikemplang Majikan DItindaklanjuti KJRI Jeddah

Aduan PMI Tentang Upah Yang Dikemplang Majikan DItindaklanjuti KJRI Jeddah – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menindaklanjuti aduan pekerja migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berkenaan pengemplangan upah yg mereka alami. KJRI Jeddah lantas sukses mencairkan upah PMI yg dikemplang oleh pemakai layanan atau majikan kurang lebih Rp 7, 6 milyar.

Selama periode Januari sampai Juli 2019, Club Layanan serta Pelindungan (Yanlin) KJRI Jeddah sukses berusaha pencairan upah PMI yg kebanyakan kerja jadi Asisten Rumah Tangga (ART) . Besar upah itu menggapai 2. 079. 883 riyal Saudi atau kurang lebih Rp 7, 6 milyar.

Kurang lebih Rp 7, 6 milyar itu adalah keseluruhan dari 105 PMI dengan tenggang upah yg banyak ragam. Sedang massa tunggakan terlama yakni 15 tahun.

Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menyampaikan, tunggakan gaji yg menumpuk bikin pemakai layanan cari teknik supaya bebas dari keharusan membayar gaji bulanan itu. Salah cara tersebut yakni memerintah PMI buat mengerjakan cap jempol akan tetapi PMI itu tak mengerti isi surat.

” Ada yg nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda-tangan. Meskipun sebenarnya pembantu tak mengetahui didalamnya. Ada juga yg memberitahukan pekerjanya kabur, sampai ia tak usah bayar upahnya seusai pekerjanya itu dideportasi. Beberapa macam. Namun, konsisten kami kejar ia sampai bayar, ” kata Hery berdasar info wartawan terdaftar KJRI Jeddah, Selasa (6/8/2019) .

Konsul Tenaga Kerja Mochamad Yusuf menyampaikan pengurusan upah berubah menjadi susah di pengadilan serta kantor tenaga kerja, sewaktu PMI sudah tanda tangani surat itu. Akan tetapi penipuan selanjutnya tersingkap oleh lembaga yg berotoritas di Arab Saudi, meskipun lewat bagian persidangan yg susah.

” Jika bahasa lisan, mereka telah mengerti. Namun sewaktu harus tanda tangani suatu hal atau membubuhkan cap jempol atas permohonan majikan, ia tidak paham itu didalamnya apa. Ini yg bikin proses persidangan di pengadilan serta maktab amal (kantor tenaga kerja) jadi berputar-putar ” sebut Yusuf.

Yusuf menyampaikan, dalam wawancara buat berita acara kontrol (BAP) , PMI mengatakan belum terima upah sampai beberapa tahun. Interviu itu dilaksanakan lewat cara teristimewa oleh KJRI Jeddah tidak dengan pendampingan pemakai layanan atau faksi yg sebagai wakil.

Pasca-moratorium pengiriman PMI yg tak punyai ketrampilan seperti supir rumahan serta asisten rumah tangga, kasus masih saja banyak muncul. WNI wanita pun diambil perusahaan buat kerja jadi tenaga kebersihan di kantor-kantor serta lembaga di Arab Saudi, akan tetapi lantas dialirkan ke bidang rumah tangga.

PMI memberitahukan beberapa dari mereka diberangkatkan dengan visa ziarah, akan tetapi diberi kartu izin berada serta kerja. KJRI Jeddah mengatakan PMI tak kerasan kerja sebab merasa tertekan serta gaji yg diterima tak sesuai kesepahaman.